Jakarta – Dalam laporan investigatif terbarunya, JK News menyoroti masalah sanitasi yang memprihatinkan di sejumlah wilayah kumuh di Indonesia. Melalui penelusuran lapangan di kawasan padat penduduk di Jakarta, Surabaya, dan Medan, tim jurnalis JK News menemukan kondisi yang jauh dari standar kesehatan dasar. Temuan ini menegaskan masih lemahnya perhatian terhadap akses sanitasi yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masalah sanitasi di wilayah kumuh bukan hal baru, namun laporan JK News membuka kembali tabir realitas yang selama ini tertutup pembangunan kota yang cenderung elitis. Di balik gedung-gedung tinggi dan jalan layang megah, masih ada ribuan keluarga yang hidup tanpa akses air bersih, toilet yang layak, atau sistem pembuangan limbah yang memadai.
Salah satu lokasi yang disorot adalah kawasan bantaran sungai di Jakarta Utara. Dalam wawancaranya dengan salah satu warga, JK News menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga di sana menggunakan toilet bersama yang kondisinya sangat memprihatinkan. “Air bersih juga susah. Kadang harus beli jeriken, padahal pendapatan kami pas-pasan,” ujar Siti, warga setempat.
Tidak hanya soal infrastruktur yang buruk, JK News juga menyoroti dampak kesehatan yang ditimbulkan. Berdasarkan data dari Puskesmas setempat, penyakit diare, infeksi kulit, dan saluran pernapasan atas menjadi penyakit yang paling sering diderita oleh warga di kawasan tersebut. Ironisnya, kondisi ini terjadi di kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi nasional.
Menurut pakar kesehatan lingkungan dari Universitas Indonesia, Dr. Riza Mulyani, akses terhadap sanitasi layak adalah hak dasar yang seharusnya dijamin negara. “Jika pemerintah serius dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka pembangunan sanitasi harus menjadi prioritas. Ini bukan soal infrastruktur semata, tapi juga menyangkut martabat manusia,” tegasnya saat diwawancarai JK News.
Laporan ini juga menyoroti minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah sanitasi. Program-program seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sasaran secara efektif. Banyak warga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi atau bantuan terkait perbaikan sanitasi dari pemerintah.
JK News juga membandingkan dengan beberapa inisiatif lokal yang berhasil, seperti program sanitasi terpadu di Kota Surakarta yang melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan sistem sanitasi. Program tersebut terbukti mampu menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya sanitasi.
Sayangnya, keberhasilan seperti ini belum banyak direplikasi di daerah lain. Padahal, dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis masyarakat, banyak masalah sanitasi di wilayah kumuh dapat diatasi tanpa biaya besar. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, pendanaan yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat secara aktif.
JK News berharap laporan ini dapat membuka mata berbagai pihak—terutama pembuat kebijakan—bahwa sanitasi bukan hanya soal teknis, tetapi persoalan kemanusiaan. Ketimpangan dalam akses terhadap air bersih dan sanitasi mencerminkan ketimpangan yang lebih besar dalam pembangunan nasional.
Pemerintah pun didesak untuk tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Dengan mendekatkan layanan dasar ke masyarakat miskin, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program sanitasi, serta melibatkan warga dalam setiap proses pengambilan keputusan, krisis ini bisa perlahan diatasi.
Melalui laporan ini, https://jknews.id/ sekali lagi menegaskan komitmennya untuk menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Sanitasi yang layak bukanlah kemewahan—itu adalah hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh setiap warga negara, tanpa terkecuali.